Jumat, 16 September 2011

APBD 2003

APBD TAHUN 2003 DAN TAHUN 2004

Dalam sudut pandang

BPK

Oleh : Pardiro

Bermula dari hasil pemeriksaan atas APBD TAHUN 2003 DN 2004 ,Pada Kabupaten Gunungkidul tanggal 4 sampai dengan 28 Oktober 2004 oleh BPK ,Perwakilan IV Yogyakarta ,atas temuan dalam APBD 2003 dan 2004 ada pos –pos di DPRD yang dikatagorikan merugikan keuangan Daerah/Negara dan disarankan untuk dikembalikan sesuai yang tertuang dalam surat pengantar LHP BPK ,Perwakilan IV Yogyakarta bernomor : 195 /R/XIV.4/12/2004 ,Tertanggal 23 Desember 2004, yang isi surat tersebut bunyinya sebagai berikut :

No : 195/R/XIV.4/12/2004 Yogyakarta,23Desember 2004

Sifat : Rahasia

Lampiran : 1(satu) berkas

Perihal : Hasil pemeriksaan atas Belanja Daerah

Pada Kabupaten Gunungkidul

Tahun Anggaran 2003 dan 2004

Di Wonosari ( dari tanggal 4 s/d 28

Oktober 2004 )

Kepada Yth

1.Bupati Gunungkidul

2.Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul

di Wonosari.

Berdasar pemeriksaan yang teah dilakukan oleh BPK seperti tersebut pada pokok surat ini ,maka tanpa mengurangi banyaknya keberhasilan yang telah dicapai .

a.Belanja DPRD dan Sektretariat DPRD tidak sesuai ketentuan sehingga

merugikan daerah

Hal tersebut diatas ,antara lain disebabkan oleh :

a.Pimpinan dan anggota DPRD berupaya untuk menambah penghasilan pribadi atau kelompoknya tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kelalaian Bendarawan /pemegang kas tanpa didukung dengan bukti yang lengkap dan syah.

c.Kurangnya kesadaran anggota DPRD untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan.

Sehubungan dengan hal tersebut BPK menyatakan kepada

a.Pimpinan dan anggota DPRD untuk mengembalikan kerugian daerah serta menghentikan dan tidak menganggarkan lagi penghasilan-penghasilan diluar yang ditetapkan, dan sekretaris DPRD menegur pemegang kas supaya setiap mengeluarkan kas didukung dengan bukti yang lengkap dan syah.

BPK

PERWAKILAN IV YOGYAKARTA

Kepala

O . DAHLAN

Tembusan :

1Yth.Wakil Ket BPK RI, di Jakarta

2Yth.Menteri Dalam Negeri di Jakarta

3.Yth.Anggota/Pembina Auditama KN,IV BPK ,Di Jakarta

4.Yth.Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK , di Jakarta

5.YthInspektur Utama RENALEV BPK ,di Jakarta

6.Yth.Kepala BAWASDA Propinsi DIY , di Yogyakarta

Mengingat hal tersebut diatas kami mantan anggota DPRD GUNUNGKIDUL Periode 1999-2004 yang sebanyak 56 Orang termasuk dari anggota PENGGANTI ANTAR WAKTU , yang diwakili oleh Anggota FOKKAL ( FORUM KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANGGOTA LEGESLATIF ) Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari

1.KRT PROJO HARJONO , S.H. Ketua ( Politisi Partai GOLKAR )

2.H.SUPARDI , SE Sekretaris ( Politisi PPP )

3.H.Baryadi Rouseno ,S.H., M.Hum Bendahara ( Politisi Partai GOLKAR )

4.Pardiro Bag Usaha/Dana ( Politisi PKB )

5.Purwo Darminta Wakil Ketua ( Politisi PNI Fron Marhein )

6.AJ. Sumarno ,BA Anggota ( Politisi PDKB )

7.H.Tumijo ,BA Anggota ( Politisi PKB )

8.Sukijan Anggota ( Politisi PDIP )

9.H.Zainuri Angota ( Politisi PPP )

10.Paiman Anggota ( Politisi PDIP )

11.Irhas Imam Muhtar Anggota ( Politisi PAN )

12.H.Nur Hadi Rahmanto Anggota ( Politisi PAN )

Menanggapi surat dari Pimpinan DPRD GUNUNGKIDUL bernomor : X/700/13 tertanggal 3 Maret 2005 Ketua atas nama H.WAGIRAN,BA , yang dalam isi suratnya menegaskan agar kita bersama-sama mengembalikan kerugian keuangan daerah ke kas daerah.

Dengan adanya surat tersebut diatas sangat mengagetkan hati kami mantan anggota DPRD Gunungkidul periode 1999-2004 .Sebab sebelum dilayangkan surat itu kepada kami semua harusnya kami punya hak jawab atas LHP BPK yang dilaksanakan pada 4 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2004 itu menjadi LHP yang berkas temuan pemeriksaan baku tertanggal 23 Desember 2004.

Sebenarnya kami mantan anggota DPRD Gunungkidul itu punya hak jawab atas pemeriksaan BPK,Perwakilan IV Yogyakarta dalam waktu 3 bulan mulai Oktober,Nopember, Desember 2004. ( hal ini ditegaskan oleh Bp Heri yang menemui auden dan konsutasi kami Hari Rabu tanggal 23 Mei tahun 2006 Jam : 12.10 ; di kantor BPK Perwakilan IV Yogyakarta ) ,dari kami diwakili oleh :

1.KRT .PROJO HARJONO ,S.H

2.H.SUPARDI, SE

3.PARDIRO

4.BARYADI ROESENO ,S.H ,.M.Hum

5.PURWODARMINTO , S.H

6.SRI WINARTI

7.AJ.SUMARNO,BA

Akan tetapi dalam jangka waktu itu kami mantan anggota DPRD Gunungkidul pereiode 1999-2004 tidak diberikan hak jawab atas penggunaan belanja di pos DPRD dalam APBD Tahun 2003 dan 2004, oleh Pimpinan DPRD Gunungkidul ketua atas nama H.WAGIRAN ,BA dan bahkan kami langsung mendapat perintah agar mengembalikan belanja yang terplot di DPRD Gunungkidul dalam APBD 2003 DAN 2004 atas temuan BPK,Perwakilan Yogyakarta dari Pimpinan DPRD Gunungkidul ketua atas nama H.WAGIRAN,BA yang tertanggal 3 Maret 2005 , berarti dari jangka waktu setelah adanya LHP BPK Perwakilan IV Yogyakarta dari tanggal 4 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 3 Maret 2005 sekitar 5 bulan, barulah diinformasikan ke kami mantan anggota DPRD Gunungkidul Periode 1999-2004 , bahwa kami harus mengembalikan uang belanja yang di indikasikan merugikan keuangan daerah tersebut.

Yang perlu ditanggapi dalam hal ini :

1.Untuk mengembalikan uang belanja di pos DPRD dalam APBD Tahun 2003 dan 2004 yang menjadi temuan Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta yang diperkuat surat Ketua DPRD Tertanggal 3 Maret 2005 itu jelas jelas hal ini tidak kooperatif sabab sangatlah jelas bahwa uang belanja di pos DPRD Gunungkidul dalam APBD Tahun 2003 dan TAHUN 2003 TENTANG APBD GUNUNGKIDUL TAHUN 2003 Tertanggal 7 Agustus ,dan KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 232/KPTS/2003 TENTANG APBD TAHUN 2003 Tertanggal 8 Agustus 2003 dan PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG APBD GUNUNGKIDUL TAHUN 2004 Tertanggal 31 Januari 2004,dan KEPUTUSA BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 232/KPTS/2004 TENTANG APBD TAHUN 2004 Tertanggal 1 Pebruari 2004 2004 yang tertuang dalam PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 7 dan menurut juaga Peraturan Perundangan yang berlaku jelas sudah syah dan tidak melanggar hukum . Sebab

PERDA ( PERATURAN DAERAH ) tentang APBD DIBUAT Bupati bersama DPRD,

Proses penyusunan Perda tersebut cukup panjang karena memerlukan pertimbangan yang mendalam baik teknis maupun politis terutama jangan sampai bertentangan dengan peraturan diatasnya.

Pada saat penetapan Perda dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD , selain dihadiri oleh anggota DPRD juga Bupati dan Wakil Bupati, Muspida, Sekda dan Jajaranya termasuk Kepala Dinas, Camat dan juga Masyarakat ( terbuka untuk Umum ).

Tamu Undangan mempunyai hak usul , meskipun hak menerima dan menolak tetap pada anggota DPRD lewat Fraksi.

Sebelum Perda APBD dilaksanakan terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dieksaminasi keperintah pusat, hasilnya PERDA APBD tak ada perubahan dari Gubernur DIY dan tidak ada Yudicial Review oleh Mahkamah Agung.

Sehingga Perda APBD menurut yuridis formil sudah sah dan tidak melanggar hukum.

Dalam kerangka system penyelenggaraaan Pemerintah terlihat bahwa system pengelolaan keuangan , pada dasarnya merupakan sub system dari system pemerintah itu sendiri,

Sebagaimana system keuangan negara yang diamanatkan dalam pasal 23 ayat ( 5 ) UUD Tahun 1945 , Aspek pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam UU No 22 tahun 1999 pasal 78 s/d pasal 86.

-UU No. 22 Tahun 1999 pasal 86 Ayat ( 1 ) : APBD ditetapkan dengan Perda

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000

BAB I Pasal (1) ayat( 3) : “ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Dalam PP No 105 Tahun 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH pada Bab I pasal (1) ayat (2) disebutkan : “ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , yang selanjutnya disingkat APBD , adalah suatu rencana keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.”

Hal ini juga tertegas dalam PP 11 Tahun 2001 dalam consideran memutuskan pasal (1) ayat (6 ) disebutkan : “ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , yang selanjutnya disingkat APBD , adalah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.”

PP 105 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 41 ayat ( 2)

Peraturan Daerah tentang APBD , Perubahan APBD , dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas ) hari setelah ditetapkan.

KEPMENDAGRI Nomor 29 tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawsan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 101

(1) Dalam rangka pengawasan keuangan Daerah Kabupaten/Kota , pengaturan Daerah dan keputusan Bupati / Waikota tentang APBD , Perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah paling lambat 15 ( lima belas ) hari setelah ditetapkan.

(2) Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bertentangan dengan kepentingan Umum atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang –undangan yang lebih tinggi dan atau perundang-undangan lainnya.

(3) Pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh bagian, Kelompok, Jenis , Obyek, Rincian Obyek tertentu dalam APBD

(4) Pembatalan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati / Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) dituangkan dalam Kepususan

Gubernur.

2.Dengan adanya sikap dan pernyataan dari Pimpinan DPRD Gunungkidul seperti yang tersirat dalam surat bernomor :X/700/13 Tertanggal 3 Maret 2005 , Perihal : Temuan BPK , Kami mantan anggota DPRD Gunungkidul Periode 1999-2004 , jelas tidak akan mengembalikan uang belanja yang di ketemukan oleh BPK di pos DPRD dalam APBD Tahun 2003 dan 2004 , Walaupun itu atas anjuran Pimpinan DPRD Gunungkidul atau atas dari BPK Perwakilan IV Yogyakarta.

Hal ini kami mantan anggota DPRD Gunungkidul periode 1999-2004 ,balik bertanya kepada BPK Perwakilan IV Yogyakarta yang dalam pemeriksaaannya menggunakan rujukan

UU NOMOR 17 TAHUN 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA Tertanggal 5 April 2003 ,

PP 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 30 November 2000 dan

PP 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah. Tertanggal 10 November 2000

Seperti yang diuraikan dalam temuannya di APBD TAHUN 2003

INDIKASI MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH

2.2.1.1001a 90 .Tunjangan khusus
2.2.1.1006a Biaya Pemeliharan Kesehatan
2.2.1.1006 Biaya Perawatan dan Pengobatan
2.2.1.1005a 40 Pembelian BBM dan Pelumas

INDIKASI PEMBOROSAN

5. 2.2.1.10011 60 Langganan Listrik Air Telepon dan Gas

Uraian dalam temuan di APBD TAHUN 2004

INDIKASI MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH

1. 2.01.04.1.1.04.01.1 Bantuan biaya Perawatan & Pengobatan

2. 2.01.04.1.1.07.02.1 Biaya Penunjang Operasional Fraksi

3. 2.01.04.1.1.07.03.1 Biaya Penunjang Investigasi

INDIKASI PEMBOROSAN

4. 2.01.04.1.2.02.11.1 Bantuan Listrik Telepon Air dan Gas

Hak jawab kami mantan anggota DPRD Gunungkidul Periode 1999-2004 :

Dasar Hukum yang dirujuk oleh BPK dengan

UU NOMOR 17 TAHUN 2003 Tentang Keuanga Negara Pasal 3 Ayat (1)

“ Bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib ,taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif , transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadian dan kepatutan .”

PP 105 TAHUN 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Pasal (4 )

“ Bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib ,taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif , transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadian dan kepatutan .”

Memang sangat betul sekali bunyi pasal –pasal tersebut diatas, yang perlu digaris bawahi adalah : KEUANGAN NEGARA DIKELOLA SECARA:

TERTIB

TAAT ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

EFISIEN

EFEKTIF

TRANSPARAN dan

BERTANGGUNG JAWAB dengan memperhatikan KEADILA dan KEPATUTAN

Untuk Klarifikasi dasar diatas perlulah kami jelaskan : Dalam mengeplot Anggaran di Pos DPRD dalam APBD Tahun 2003 dan 2004 kami telah menggunakan aturan yang tertuang dalam kedua aturan hukum diatas ,

Marilah kita simak dan teliti dengan seksama berdasar Kebijakan tolok ukur yang rasional, mengenai plot anggaran DPRD di APBD 2003 dan 2004 sudah menerapkan sistem aturan TERTIB ,TAAT ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , hal ini berdasar aturan hukum yang berlaku dengan mengacu pada

-UU NOMOR 22 TAHUN 1999 Pasal 19 Ayat ( 1) huruf g dan pasal 19 ayat ( 2) ditegaskan :

( 1) DPRD mempunyai hak :

g.menentukan anggran belanja

(2) pelaksanaan hak , sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , diatur daam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Realisasinya dalam TATA TERTIB DPRD yaitu Keputusan DPRD Kabupaten Gunungkidul NOMOR 7 /KPTS / 2002 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Kemudian -UU NOMOR 22 TAHUN 1999 Pasal 21 ayat ( 1 ) huruf c dan ayat ( 2)

(1) Anggota DPRD mempunyai hak :

c.Keuangan / Administrasi

(2) Pelaksanaan hak , sebagimana dimaksud pada ayat (1) , diatur dalam Tata Tertib DPRD

Pada UU NOMOR 22 TAHUN 1999 pasal 24 ditegaskan

“Peraturan Tata Tertib DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD

Dalam aturan perundang-undangan yang tersebut diatas itu jelas DPRD mempunyai hak BUGJED atau hak Keuangan atau hak menentukan anggaran belanja sendiri yang mana hak ini jelas tidak dipunyai oleh lembaga lain.

Juga pada UU NOMOR 22 TAHUN 1999 Pasal 78 ayat ( 1 ) ditegaskan :

(1) Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban APBD.

Dalam Keputusan DPRD GUNUNGKIDUL NOMOR 7/KPTS/2002 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul

-Pasal 53 ayat (1) dan ayat ( 3 )

(1) DPRD dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dalam APBD

(3)Besarnya Belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan DPRD

-Pasal 56 ayat ( 2 )

( 2) DPRD dlam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam APBD

-PP 105 TAHUN 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jaewaban Keuangan Daerah

Pasal 10

(1) Jumlah Pendapatan yang dianggarakan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yag dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan

(2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja

(3)Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakiabat

pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup

tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

-KEPMENDAGRI Nomor 29 tahun 2002 Pasal 9 ayat ( 2)

Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.

Kemudian untuk Asas EFISIEN,EFEKTIF ,TRANSPARAN dan BERTANGGUNG JAWAB dengan memperhatikan rasa KEADILAN dan KEPATUTAN , Hal ini dapat diihat pada APBD TAHUN 2003 DAN 2004 Terlihat TRANSPARAN dan tidak anggaran yang tersembunyi , dan tentang Azas KEADILAN dan KEPATUTAN : mari kita simak hasil kinerja kami selama 5 Tahun mulai Tahun 1999 sampai Tahun 2004 :

HASIL KINERJA

DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERIODE 1990-2004

Dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Mulai tahun 1999 sampai Tahun 2004 :

1. APBD TAHUN 1999

PERDA NOMOR : 1 TAHUN 1999 TERTANGGAL 22 MARET 1999

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR : /KPTS/1999

Tertanggal : 25 MARET 1999

Jumlah APBD TAHUN 1999 : 83.392.694.760 hal ini terdiri dari

- Sisa lebih tahun lalu : 2.235.177.595,80

- PAD : 4.074.414.903,99

- Pemerintah : 63.746.768.841,19

- lain-lain penerimaan : -

SETELAH PERUBAHAN

PERDA NOMOR : 8 TAHUN 1999

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR :155/KPTS/1999

Tertanggal : 2 Agustus 1999

Jumlah APBD TAHUN 1999 : 88.965.471.569,80 hal ini terdiri dari

- Sisa lebih tahun lalu : 2.884.568.905,99

- PAD : 4.692.893.360,00

- Pemerintah : 78.699.801.400,00

- lain-lain penerimaan : 709.047.330.00

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN APBD TAHUN 1999/2000

APBD TAHUN 1999 /2000

PERDA NOMOR : 15 TAHUN 2000 TERTANGGAL 10 AGUSTUS 2000

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR :155/KPTS/2000

Tertanggal : 11 Agustus 2000

Jumlah APBD TAHUN 1999 : 92.112.861.298,00 hal ini terdiri dari

- Sisa lebih tahun lalu : 2.884.568.905,00

- PAD : 4.855.665.263,00

- Pemerintah : 84.372.627.130,00

- lain-lain penerimaan : -

BELANJA DI POS DPRD TAHUN 1999

DPRD : 647.825.000,00

SEKRETARIAT DPRD : 535.500.294,89

JUMLAH : 920.652.297,89

Perbandingan Prosentase antara Pendapatan APBD Tahun 1999 Dan Belanja DPRD dan SETWAN DPRD Tahun 1999 = 92 M : 920 Jt = 1 %

2. APBD TAHUN 2000

PERDA NOMOR : 1 TAHUN 2000

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR :30/KPTS/2000

Tertanggal : 29 April 2000

Jumlah APBD TAHUN 2000 : 97.752.800.163,14 hal ini terdiri dari

- Sisa lebih tahun lalu : 22.433.547.523,14

- PAD : 4.890.000.000,00

- Pemerintah : 70.429.252.640,00

- lain-lain penerimaan : -

SETELAH PENETAPAN PERHITUNGAN

PERDA NOMOR : 4 TAHUN 2001 Tertanggal : 20 Juni 2001

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR :149/KPTS/2001

Tertanggal : 22 Juni 2001

Jumlah APBD TAHUN 2000 : 99.659.211.142,68 hal ini terdiri dari

- Sisa lebih tahun lalu 22.884.568.905,99

- PAD : 5.380.000.000,00

- Pemerintah : 71.214.049.827,00

- lain-lain penerimaan : -

BELANJA DI POS DPRD TAHUN 2000

DPRD : 589.395.000,00

SEKRETARIAT DPRD : 736.204.573,13

JUMLAH : 1.325.599.573,13

Perbandingan Prosentase antara Pendapatan APBD Tahun 2000 Dan Belanja DPRD dan SETWAN DPRD Tahun 2001 = 99 M : 1,3 M = 1 %

3. APBD TAHUN 2001

PERDA NOMOR : 3 TAHUN 2001 Tertanggal : 24 Maret 2001

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR :34/KPTS/2001

Tertanggal : 27 Maret 2001

Jumlah APBD TAHUN 2001 : 172.790.002.450,00 hal ini terdiri dari

- Sisa lebih tahun lalu : 1.423.610.000,00

- PAD : 7.488.588.000,00

- Pemerintah : 161.101.414.000,00

- lain-lain penerimaan : 4.200.000.000,00

SETELAH PERUBAHAN

PERDA NOMOR : 13 TAHUN 2001

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR :222/KPTS/2001

Tertanggal : 20 September 2001

Jumlah APBD TAHUN 2001 : 193.098.550.557,88 hal ini terdiri dari

- Sisa lebih tahun lalu 4.278.858.785,77

- PAD : 8.206.777.299,33

- Pemerintah : 165.700.037.088,50

- lain-lain penerimaan : 14.912.881.404,28

SETELAH PENETAPAN PERHITUNGAN

PERDA NOMOR : 9 TAHUN 2002 Tertanggal : 8 MEI 2002

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR :149/KPTS/2001

Tertanggal : 9 MEI 2002

Jumlah APBD TAHUN 2000 : 208.680.688.088,88 hal ini terdiri dari

- Sisa lebih tahun lalu 4.278.854.785,77

- PAD : 8.206.777.299,33

- Pemerintah : 166.158.164.359,50

- lain-lain penerimaan : 15.036.891.644,28

BELANJA DI POS DPRD TAHUN 2001

DPRD : 2.366.872.576,00

SEKRETARIAT DPRD : 1.051.476.313,44

JUMLAH : 3.418.348.889,44

Perbandingan Prosentase antara Pendapatan APBD Tahun 2001 Dan Belanja DPRD dan SETWAN DPRD Tahun 2001 = 209 M : 3,4 Jt = 1 , 5 %

4. APBD TAHUN 2002

PERDA NOMOR : 8 TAHUN 2002

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR :34/KPTS/2002

Tertanggal : 30 Maret 2002

Jumlah APBD TAHUN 2000 : 240.216.545.524,00 hal ini terdiri dari

- Sisa lebih tahun lalu : 1.423.610.000,00

- PAD : 10.258.188.509,00

- Pemerintah : 223.094.747.015,00

- lain-lain penerimaan : 5.440.000.000,00

SETELAH PERUBAHAN

PERDA NOMOR : 21 TAHUN 2002

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR :216/KPTS/2002

Tertanggal : 20 September 2002

Jumlah APBD TAHUN 2000 :242.980.047.108,76 hal ini terdiri dari

- Sisa lebih tahun lalu 3.023.656.724,76

- PAD : 11.263.593.369,00

- Pemerintah :223.252.797.015,00

- lain-lain penerimaan : 5.440. 000.000,00

SETELAH PENETAPAN PERHITUNGAN

PERDA NOMOR : 1 TAHUN 2003 Tertanggal : 26 April 2003

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR :184/KPTS/2003

Tertanggal : 28 April 2003

Jumlah APBD TAHUN 2002 : 245.011.623.358,76 hal ini terdiri dari

- Sisa lebih tahun lalu 3.023656.724,76

- PAD : 11.851.133.369,00

- Pemerintah : 224.573.508.265,00

- lain-lain penerimaan : 5.563.325.000,00

BELANJA DI POS DPRD TAHUN 2002

DPRD : 2.418.888.859,54

SEKRETARIAT DPRD : 2.311.984.153,23

JUMLAH : 4.730.873.112,77

Perbandingan Prosentase antara Pendapatan APBD Tahun 2002 Dan Belanja DPRD dan SETWAN DPRD Tahun 2002 = 245 M : 5 M = 1 %

5. APBD TAHUN 2003

PERDA NOMOR : 27TAHUN 2003

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR :01 /KPTS/2003

Tertanggal : 2 JANUARI 2003

Jumlah APBD TAHUN 2003 : 296.855.403.693,00 hal ini terdiri dari

- Sisa lebih tahun lalu : 500.000.000,00

- PAD : 13.232.642.219,00

- Pemerintah : 274.202.761.474,00

- lain-lain penerimaan : 8.920.000.000,00

SETELAH PERUBAHAN

PERDA NOMOR : 7 TAHUN 2003

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR :232/KPTS/2003

Tertanggal : 8 Agustus 2003

Jumlah APBD TAHUN 2003 :303.666.803.693,00 hal ini terdiri dari

- Sisa lebih tahun lalu 19.287.115.347,53

- PAD : 15.504.807.519,00

- Pemerintah :289.007.112.474,00

- lain-lain penerimaan : 9.667.114.330,88

SETELAH PENETAPAN PERHITUNGAN

PERDA NOMOR : 2 TAHUN 2003 Tertanggal :1 April 2004

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR :30/KPTS/2004

Tertanggal : 3 April 2004

Jumlah APBD TAHUN 2003 : 335.255.570.180,05 hal ini terdiri dari

- Sisa lebih tahun lalu 19.287.115.347,53

- PAD : 15.823.807.519,00

- Pemerintah : 289.007.112.474,00

- lain-lain penerimaan : 11.137.534.839,52

BELANJA DI POS DPRD TAHUN 2003

DPRD : 2.435.100.056,00

SEKRETARIAT DPRD : 4.530.678.146,88

JUMLAH : 6.965.778.202,88

Perbandingan Prosentase antara Pendapatan APBD Tahun 2003 Dan Belanja DPRD dan SETWAN DPRD Tahun 2003 = 335 M : 7 M = 0,5 %

6. APBD TAHUN 2004

PERDA NOMOR : 1 TAHUN 2004

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR : /KPTS/2004

Tertanggal : 31 Januari 2004

Jumlah APBD TAHUN 2004 : 398.508.871.347,53 ( masih ada perubahan naik )

hal ini terdiri dari

- Sisa lebih tahun lalu : 19.287.115.347,53

- PAD : 20.728.378.000,00

- Pemerintah : 340.483.378.000,00 ( masih ada kenaikan )

- lain-lain penerimaan : 18.010.000.000,00

BELANJA DI POS DPRD TAHUN 2004

DPRD : 3.227.800.056,00

SEKRETARIAT DPRD : 5.995.048.146,88

JUMLAH : 9.272.848.202,88

Perbandingan Prosentase antara Pendapatan APBD Tahun 2004 Dan Belanja DPRD dan SETWAN DPRD Tahun 2004 = 400 M : 9 M = 0,5 %

Kinerja DPRD PERIODE 1999- 2004 ditinjau dari segi SURPLUS ANGGARAN atau SISA LEBIH dari Tahun per tahun selama lima tahun mulai tahun 1999-20004

-KEPMENDAGRI Nomor 29 tahun 2002 Pasal 9 ayat ( 2)

Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.

1. APBD TAHUN 1999

- Sisa lebih tahun lalu : 2.884.568.905,99

2. APBD TAHUN 2000

- Sisa lebih tahun lalu : 22.433.547.523,14

3. APBD TAHUN 2001

- Sisa lebih tahun lalu : 1.423.610.000,00

4. APBD TAHUN 2002

- Sisa lebih tahun lalu : 3.023.656.724,76

5. APBD TAHUN 203

- Sisa lebih tahun lalu : 19.287.115.347,53

6. APBD TAHUN 2004

- Sisa lebih tahun lalu : 19.287.115.347,53

Kinerja DPRD PERIODE 1999- 2004 ditinjau dari segi Peningkatan PAD( PENDAPATAN ASLI DAERAH ) dari tahun per tahun selama lima tahun mulai tahun 1999-20004

1. APBD TAHUN 1999

- PAD : 4.855.665.905,99

2. APBD TAHUN 2000

- PAD : 5.380.000.000,00

3. APBD TAHUN 2001

- PAD : 8.206.777.299,33

4. APBD TAHUN 2002

- PAD : 11.851.133.369,00

5. APBD TAHUN 2003

- PAD : 15.823.807.519,00

6. APBD TAHUN 2004

- PAD : 20.728.378.000,00

JUMLAH : 66.845.772.082,00

Kinerja DPRD PERIODE 1999- 2004 ditinjau dari segi Peningkatan APBD ( ANGGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA DAERAH ) dari Tahun per tahun selama lima tahun mulai tahun 1999-20004

1. APBD TAHUN 1999

- Pemerintah : 92.112.861.298,00

2. APBD TAHUN 2000

- Pemerintah : 99.659.211.142,00

3. APBD TAHUN 2001

- Pemerintah : 208.680.688.088,00

4. APBD TAHUN 2002

- Pemerintah : 245.011.623.358,00

5. APBD TAHUN 203

- Pemerintah : 335.225.270.180,00

6. APBD TAHUN 2004

- Pemerintah : 398.508.871.347,00 ( masih ada kenaikan )

PERBANDINGAN PENGGUNAAN

ANGGARAN DPRD DAN SEKRETARAT DPRD Th 1999-2004 dan

PENDAPATAN ABPD Tahun 1999 s/ d Th 2004

Selama Lima Tahun

Pendapatan APBD TAHUN 1999 Sampai Tahun 2004 : 1.379.228.525.413,00

( Satu Trilyun tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah )

Dalam hal ini pendapatan APBD Dari Tahun 1999- tahun 2004 hampir ( 1 , 4 Trilyun )

Satu koma dua Trilyun .

Sedangkan Belanja DPRD & Sekretariatan DPRD Periode 1999- 2004 Adalah :

26.120.573.228 (Dua Puluh enam Milyar Seratus dua puluh Juta limaratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) ( Dalam Masa Lima Tahun )

Terdiri Dari

BELANJA DPRD : 11.682.881.548,00

BELANJA SETWAN DPRD : 14.437.691.681,00

JUMLAH : 26.120.573.228,00

(Dua Puluh Enam Milyar Enam seratus dua puluh juta lima Ratus tujuh puluh

tiga ribu dua ratus dua puluh delapa rupiah ).

Jadi Belanja DPRD Beserta Belanja Sekretariat DPRD Selama Periode 1999 – 2004 : 26.120.573.228,00 ( 6 Milyar ) Dibanding Dengan Pendatan APBD Tahun 1999- Tahun 2004 : 1,379.228.525.413,00 ( 1 , 4 Trilyun ) = ( 1 , 86 %) Satu koma delapan enam Prosen .

Hasil ini merupakan hal yang patut dan wajar .

Pengguna anggaran yaitu mantan anggota DPRD kab Gunungkidul periode 1999 –

2004 tidak merugikan merugikan kas daerah.Sebab tidak terjadi defisit anggaran.

KEPMENDAGRI NOMOR 29 TAHUN 2002 Pasal ( 9 ) ayat (3 ).

Inilah Yang Disebut DASAR KEADILAN DAN KEPATUTAN yang disebut diatas itu .

Dengan demikian :

Kami Pengguna Anggaran jelas tidak melakukan Pemborosan bahkan Merugikan Keuangan Negara Seperti yang dituduhkan oleh LHP BPK PERWAKLAN YOGYAKARTA Nomor : 195 /R/XIV Tertanggal 23 Desember 2004 atas belanja DPRD di APBD tahun anggaran 2003 dan tahun anggaran 2004 .

3. LHP BPK Perwakilan Yogyakarta Nomor 195 /R/XIV tertanggal 23 Desember 2004 ,atas belanja DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2003 dan tahun anggaran 2004 yang cara pandangnya menggunakan PP 110 tahun 2000 sebagai dasar pemeriksaannya.Maka atas dasar Putusan MA NOMOR 04G/HUM/2001 tertanggal 11 September 2002 maka LHP BPK Perwakilan IV Yogyakarta.Batal Demi Hukum.

Kenapa demikian :

Alasan kami :

Karena adanya putusan MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04/HUM/2002 tertanggal 11 September 2002 Tentang YUDICIAL REVIEW PP 110 Tahun 2000 .Maka memberi arti bahwa penyusunan APBD tahun 2003 dan 2004 sudah tidak lagi mengacu pada PP 110 , dan otomatis di tahun 2003 dan masuk tahun anggaran 2004 fakum hukum tentang aturan dasar hukum untuk menetapkan kedudukan keuangan DPRD . sebagai landasan hukum kami dalam mengalokasikan kode pos anggaran di pos DPRD Gunungkidul menggunakan

q.s asy syu'aro sk 26 ayat 137-138

Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quraan Lalu mengajarkannya

Q.S ASY SYU’ARO ( para penyair ) sk 26 : ayat 137 –138

Ayat ing nginggil menika negasaken dateng

kisahipun Nabi Hud AS.

Ing dalem QS Asy-syu’aro dipun tegasaken wonteng ing ayat 123 dumugi ayat 140

Kanthi panegasan pangkal ayat ingkang negasaken :

123.Kaum ‘Aad wis nggorohake para rosul

124.Rikala sedulure dheweke kabeh , hiyo iku Hud dhawuh marang dheweke kabeh : “ kena apa sira kabeh ora padha taqwa ?

125.Sejatine ingsun iku sawijine rasul pinercaya ( kang diutus ) marang sira kabeh.

126. mula padha taqwaha sira kabeh marang Alloh lan padha manuta sira kabeh marang ingsun

127.Lan babr pisan ingsun ora nyuwun opah marang sira kabeh , ngenani ajakan ingsun iku; opah ingsun ora liya hiya mung saka ngersane Pangeran ngalam samekta .

128

129

130

131

132

133

134

135.Sejatine ingsun nguwatirake sira kabeh ketaman siksane dina kang gedhe

136.Dheweke padha njawab : “ wis padha wahe tumrap ingsun kabeh , arepa sira aweh pitutur , utawa ora aweh pitutur ,

In hadzaa illa khuluqul awwaliina

137.( agama ingsun kabeh ) iki ora liya hiya mung padatan ( kaya kang wis ditindakake dening) wong dhisik –dhisik.

Wamaa nahnu bimu’adzdzabiina

138.Lan ingsun kabeh babar pisan ora bakal ketaman ing pasiksan .”

lajeng Alloh mungkasi panegasanipun ing Firmanipun :

139 . Mula dheweke kabeh padha nggorohake Hud , banjur Ingsun rusak dheweke kabeh .Sejatine kang kaya mangkono iku yekti ana tandha ( kekuwasaaane Alloh) , ananging akeh-akehe dheweke kabeh iku ora padha iman.

“Fakadz-dzabuuhu fa ahlaknaahum inna fii dzaalika la-aayatan wamaa kaana akstaruhum mu’miniina”

140.Lan sejatine Pangeran iku yekti hiya mung Panjenengane iku Dzat kang Maha Prakosa tur Maha Asih

“Wainna robbuka la huwal ‘Aziizir Rohiimu”

Ma’asyirol Muslimin Rohimakumulloh

Sajatosipun Alloh sampun negasaken dating pathokan gesang kita injih kanthi Firmanipun ingkang kaemot wonten ing QS An Nahl ke 16 ayat : 36

“Walaqod ba’astnaa fii kulli ummatin rasuulan ani’buduulloha wajtanibuuth thoghuuta , faminhum min hadalloohu wa min hum man haqqot ‘alaihidh dholaalatu , fasiiruu fiil ardhi fandzuruu kaifa kaana ‘aaqibatul mukadz-dzibiina .”

Lan sejatine Ingsun wis ngutus rasul marang saben-saben umat ( supaya ngundhangake ) manembaha sira kabeh marang Alloh ,lan ngedhohono Thoghut ., mangka ana sadhengah umat iku uwong-uwong kang diwenehi pituduh dening Alloh lan ana uga sadhengah uwong-uwong kang wis pesthi kesasar kanggone dheweke . Mula padha mlakuwa sira kabeh ing lumahe bumi lan sawangen kepriye pungkasane wong-wong kang padha nggorohake ( para utusan ).

Anjuranipun Kita umat kedah midherek dating Alloh lan Rasulipun

QS. 3:132 ; 4 : 59 ; 4: 80

Mila bab menika ingkang pokok kedah dipun mangertosi tumrap kita injih menika bilih

Persamaan pokok agama ingkang dipun wahyokaken dating Rasul injih menika QS 4 : 163,164, 165

Agama ingkang dipun beta para nabi agama tauhid QS 23: 32,52

Kebenaran Tauhid dan kebathilan Syirik 46 : 4,5

Manusia menurut fitrohipun beragama tauhid QS 30: 30

Kajian kata

إِنْ pada surat Asy-Syu'araa' ayat ke 137

Bacaan dalam tulisan arab latin In Jenis kata kata sambung atau kata depan (harf) Arti kata إِنْ tidakJumlah pemakaian kata إِنْ dalam AlQuran dipakai sebanyak 344 kali

Kajian kata إِنْ ditinjau dari aspek tatabahasa :
1. kelompok harf : kata إِنْ ini masuk dalam kelompok kata sambung (penghubung) maupun kata depan.
kata إِنْ ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh kata lainnya.

Kajian kata

هَذَا pada surat Asy-Syu'araa' ayat ke 137

Bacaan dalam tulisan arab latin hâdzâ Arti kata هَذَا ini[tg.lk]Jumlah pemakaian kata هَذَا dalam AlQuran dipakai sebanyak 188 kali

Kajian kata هَذَا ditinjau dari aspek tatabahasa :
1. kata benda : kata هَذَا termasuk dalam jenis kata benda.
adapun yang dimaksud dengan kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata yang menerangkan sifat seperti kesenangan. kata benda ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang.

Kajian kata

إِلاَّ pada surat Asy-Syu'araa' ayat ke 137

Bacaan dalam tulisan arab latin illâ Jenis kata kata sambung atau kata depan (harf) Arti kata إِلاَّ kecuali/hanyalahJumlah pemakaian kata إِلاَّ dalam AlQuran dipakai sebanyak 662 kali

Kajian kata إِلاَّ ditinjau dari aspek tatabahasa :
1. kelompok harf : kata إِلاَّ ini masuk dalam kelompok kata sambung (penghubung) maupun kata depan.
kata إِلاَّ ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh kata lainnya.

Kajian kata

خُلُقُ pada surat Asy-Syu'araa' ayat ke 137

Bacaan dalam tulisan arab latin khuluqu Jenis kata katakerja pasif bentuk lampau Arti kata خُلُقُ adat-adat kebiasaanJumlah pemakaian kata خُلُقُ dalam AlQuran dipakai sebanyak 1 kaliKata خُلُقُ tersusun dari kata dasar dengan suku kata خ ل ق huruf pertama k₁=_خ , huruf kedua k₂=_ل, dan huruf ketiga k₃=_قJumlah pemakaian pola dasar خ ل ق dalam AlQuran 302 kali, yang terdiri dari dipakai kata benda sebanyak 91 kali, dipakai kata kerja sebanyak 211 kali

Kajian kata خُلُقُ ditinjau dari aspek makna :
kata خُلُقُ ini masuk dalam pola kata ke :1
adapun untuk pola kata pertama seperti ini memiliki makna:

.melakukan yaitu me –, me – kan, atau me – i.

bentuk ini merupakan bentuk dari kata dasar yang dipakai dalam bahasa arab. serta yang dijadikan rujukan dalam penyusunan urutan kata yang dipakai pada kamus bahasa arab.

Kajian kata خُلُقُ ditinjau dari aspek tatabahasa :
1. kata kerja : kata خُلُقُ merupakan bentuk kata kerja.
dalam bahasa arab kata kerja dibedakan bentuk lampau, bentuk sedang atau akan terjadi dan bentuk perintah. jadi kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung dari waktu kejadiannya.
selain itu dalam bahasa arab kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung juga pada pelakunya
2. kata kerja bentuk lampau : kata خُلُقُ merupakan bentuk kata kerja yang menerangkan pekerjaan yang telah terjadi atau telah dilakukan pada masa lampau, dan sekarang sudah tidak dilakukan lagi.
3. kata kerja pasif : kata خُلُقُ ini merupakan bentuk dari kata kerja aktif, dimana subyek pelakunya dilakukan pekerjaan.

Kajian kata

الْأَوَّلِينَ pada surat Asy-Syu'araa' ayat ke 137

Bacaan dalam tulisan arab latin al-awwalîna Jenis kata kata benda atau sifat Arti kata الْأَوَّلِينَ yang pertama kaliJumlah pemakaian kata الْأَوَّلِينَ dalam AlQuran dipakai sebanyak 31 kaliKata الْأَوَّلِينَ tersusun dari kata dasar dengan suku kata ا و ل huruf pertama k₁=_ا , huruf kedua k₂=_و, dan huruf ketiga k₃=_لJumlah pemakaian pola dasar ا و ل dalam AlQuran 83 kali, yang terdiri dari dipakai kata benda sebanyak 68 kali, dipakai kata kerja sebanyak 15 kali Pola dasar ا و ل dalam AlQuran hanya dipakai untuk bentuk kata benda saja, dalam AlQuran untuk pola dasar ini tidak digunakan sebagai kata kerja

Kajian kata الْأَوَّلِينَ ditinjau dari aspek tatabahasa :
1. kata benda : kata الْأَوَّلِينَ termasuk dalam jenis kata benda.
adapun yang dimaksud dengan kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata yang menerangkan sifat seperti kesenangan. kata benda ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang.
2. gender laki-laki : kata الْأَوَّلِينَ ini digolongkan dalam kata untuk jenis kelamin laki
3. memiliki kata sandang al : kata sandang al ( اَل ). yang melekat pada kata benda الْأَوَّلِينَ ini memberikan arti bahwa kata benda yang ditunjuk telah jelas, atau paling tidak bahwa kata benda ini pernah dibahas atau diketahui dengan jelas. awalan al ( اَل ) ini dalam bahasa inggris adalah kata sandang the. setiap kata yang menggunakan kata sandang al ( اَل ) tidak pernah memiliki akhiran dengan tanwin.
4. kata benda jamak laki-laki : kata الْأَوَّلِينَ ini merupakan jenis kata benda yang merupakan jenis kata benda jamak untuk laki
5. predikat dari objek : kata خُلُقُ merupakan kata kerja yang digunakan sebagai predikat dari objek الْأَوَّلِينَ
6. objek : kata الْأَوَّلِينَ ini merupakan objek dari predikat yang berupa kata خُلُقُ

Kajian kata

وَمَا pada surat Asy-Syu'araa' ayat ke 138

Bacaan dalam tulisan arab latin Wamâ Jenis kata kata sambung atau kata depan (harf) Arti kata وَمَا dan tidakJumlah pemakaian kata وَمَا dalam AlQuran dipakai sebanyak 646 kali

Kajian kata وَمَا ditinjau dari aspek tatabahasa :
1. kelompok harf : kata وَمَا ini masuk dalam kelompok kata sambung (penghubung) maupun kata depan.
kata وَمَا ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh kata lainnya.
2. imbuan : imbuan wa ( وَ ) yang ada pada kata ini dapat berarti dan, beserta, atau dapat pula berarti demi. jika kata wa ( وَ ) ini diapit oleh dua buah kata benda, atau dua buah kata kerja atau frase maka imbuan wa ( وَ ) ini berarti dan. adapun jika tidak diapit oleh dua buah kata benda,kata kerja atau frase maka imbuan wa ( وَ ) ini berarti demi.

Kajian kata

نَحْنُ pada surat Asy-Syu'araa' ayat ke 138

Bacaan dalam tulisan arab latin nachnu Jenis kata kata ganti untuk orang Arti kata نَحْنُ kamiJumlah pemakaian kata نَحْنُ dalam AlQuran dipakai sebanyak 65 kali

Kajian kata نَحْنُ ditinjau dari aspek tatabahasa :
1. kata benda : kata نَحْنُ termasuk dalam jenis kata benda.
adapun yang dimaksud dengan kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata yang menerangkan sifat seperti kesenangan. kata benda ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang.
2. kata ganti orang : kata نَحْنُ ini merupakan kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang
3. orang pertama jamak : kata نَحْنُ ini digunakan sebagai kata ganti orang pertama jamak (kami)
4. subyek : kata نَحْنُ merupakan kata ganti yang diterangkan sebagai بِمُعَذَّبِينَ . kata ganti نَحْنُ ini bertindak sesuai dengan kondisi dan sebagai pelaku dalam kata بِمُعَذَّبِينَ .

Kajian kata

بِمُعَذَّبِينَ pada surat Asy-Syu'araa' ayat ke 138

Bacaan dalam tulisan arab latin bimu'adzdzabîna Jenis kata kata benda pelaku pasif Arti kata بِمُعَذَّبِينَ orang-orang yang disiksa beratJumlah pemakaian kata بِمُعَذَّبِينَ dalam AlQuran dipakai sebanyak 3 kaliKata بِمُعَذَّبِينَ tersusun dari kata dasar dengan suku kata ع ذ ب huruf pertama k₁=_ع , huruf kedua k₂=_ذ, dan huruf ketiga k₃=_بJumlah pemakaian pola dasar ع ذ ب dalam AlQuran 376 kali, yang terdiri dari dipakai kata benda sebanyak 322 kali, dipakai kata kerja sebanyak 54 kali

Kajian kata بِمُعَذَّبِينَ ditinjau dari aspek tatabahasa :
1. kata benda : kata بِمُعَذَّبِينَ termasuk dalam jenis kata benda.
adapun yang dimaksud dengan kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata yang menerangkan sifat seperti kesenangan. kata benda ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang.
2. gender laki-laki : kata بِمُعَذَّبِينَ ini digolongkan dalam kata untuk jenis kelamin laki
3. jamak : kata بِمُعَذَّبِينَ ini merupakan bentuk jamak untuk laki-laki
4. imbuan : kata بِمُعَذَّبِينَ ini memiliki imbuan bi ( بِ ). imbuan bi ( بِ ) ini dapat berarti dengan, untuk, agar, kepada, merupakan. imbuan bi ( بِ ) ini jika diikuti kata yang memiliki kata dasar yang bisa ditasrifkan maka akan mengakibatkan konsonan_k3 berupa kasrah (i) jika bi ( بِ ) ini tidak akan memiliki pengaruh jika diikuti oleh kata tergolong dalam kata harf. imbuan bi ( بِ ) ini hanya dipakai untuk kata benda dan harf saja.
5. kata benda jamak laki-laki : kata بِمُعَذَّبِينَ ini merupakan jenis kata benda yang merupakan jenis kata benda jamak untuk laki
6. kata benda pelaku pasif : kata بِمُعَذَّبِينَ ini merupakan jenis kata benda pelaku pasif yang merupakan kata benda yang diberi beban atau kata benda yang dikenai pekerjaan atau aktivitas atau kata benda yang mendapat sasaran atau pelaku yang sudah dijamin kepastian tidak-tanduknya
7. keterangan subyek : kata بِمُعَذَّبِينَ merupakan keterangan, kondisi dan kelakuan dari kata ganti نَحْنُ . kata بِمُعَذَّبِينَ ini bertindak sebagai keterangan dari kata ganti نَحْنُ